Praktik Peradilan
Setelah selesai, kamu mampu menyusun dokumen beracara utama dan memerankan hakim, penuntut umum, advokat, atau panitera dalam peradilan semu perdata, pidana, TUN, dan konstitusi.
10 unit · semester 5–7
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 2
Perdata: gugatan sampai duplik
menyusun gugatan, jawaban, replik, duplik.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Perdata: pembuktian, kesimpulan, putusan
daftar bukti, kesimpulan, sistematika putusan (Pasal 184 HIR).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Pidana: berkas dan dakwaan
berkas perkara, surat dakwaan menurut KUHAP 2025, eksepsi.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Pidana: pemeriksaan di sidang
pemeriksaan saksi dan ahli, tuntutan, pembelaan, replik-duplik.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Pidana: putusan
struktur dan pertimbangan; pemaafan hakim (Perma 3/2026).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
PTUN
gugatan, pemeriksaan persiapan, putusan.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 8
Mahkamah Konstitusi
permohonan pengujian undang-undang (PMK 7/2025).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 9
Peradilan agama
gugatan cerai dan penetapan ahli waris.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 10
Persidangan elektronik
e-court dan e-litigasi (Perma 7/2022).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- HIRteks resmi ↗
- KUHAP (UU 20/2025)teks resmi ↗
- UU 51/2009 perubahan PTUNteks resmi ↗
- UU 3/2006 perubahan Peradilan Agamateks resmi ↗
- Perma 7/2022 Persidangan Elektronikteks resmi ↗
- Perma 3/2026 Putusan Pemaafan Hakimteks resmi ↗
- PMK 7/2025 Tata Beracara PUUteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.