Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Setelah selesai, kamu mampu menentukan sengketa yang menjadi kewenangan PTUN, menyusun gugatan dengan memperhatikan upaya administratif dan tenggang waktu, serta menjelaskan pembuktian, putusan, dan eksekusinya.
11 unit · semester 4–5
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Administrasi Negara
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 2
Objek sengketa
KTUN (Pasal 1 angka 9 UU 51/2009) dan pengecualiannya (Pasal 2); perluasan makna KTUN (Pasal 87 UU 30/2014); tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Perma 2/2019).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Para pihak dan kepentingan
penggugat, tergugat, intervensi; alasan gugatan (Pasal 53).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Upaya administratif
kewajiban menempuh upaya administratif (Pasal 48; Perma 6/2018).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Tenggang waktu
90 hari (Pasal 55) dan cara menghitungnya.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Pemeriksaan pendahuluan
rapat permusyawaratan/dismissal (Pasal 62) dan pemeriksaan persiapan (Pasal 63).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
Acara pemeriksaan dan penundaan
acara biasa dan cepat; penundaan pelaksanaan KTUN (Pasal 67).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 8
Pembuktian
alat bukti (Pasal 100) dan pembuktian bebas terbatas (Pasal 107).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 9
Putusan
isi amar, kewajiban tergugat, ganti rugi dan rehabilitasi.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 10
Upaya hukum
banding, kasasi, peninjauan kembali.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 11
Eksekusi dan sengketa khusus
pelaksanaan putusan (Pasal 116) dan masalah kepatuhan; sengketa informasi publik, pengadaan tanah, proses pemilu, keputusan fiktif.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- UU 5/1986 PTUNteks resmi ↗
- UU 9/2004 perubahan PTUNteks resmi ↗
- UU 51/2009 perubahan PTUNteks resmi ↗
- UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publikteks resmi ↗
- UU 2/2012 Pengadaan Tanahteks resmi ↗
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahanteks resmi ↗
- UU 7/2017 Pemiluteks resmi ↗
- UU 6/2023 Cipta Kerjateks resmi ↗
- Perma 6/2018 Sengketa setelah Upaya Administratifteks resmi ↗
- Perma 2/2019 Tindakan Pemerintahan dan OODteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.