Hukum Acara Pidana
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan tahapan proses pidana menurut KUHAP 2025, menilai keabsahan upaya paksa, menguraikan hak tersangka, saksi, dan korban, serta menyusun analisis pembuktian dan upaya hukum.
14 unit · semester 3–5
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Pidana (Asas-Asas)
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Pengantar dan asas
tujuan hukum acara pidana; praduga tak bersalah, peradilan cepat, persamaan di depan hukum; perpaduan sistem hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang (Pasal 4); perbedaan pokok dengan UU 8/1981; aturan peralihan (Pasal 361).
MulaiUnit 2
Penyelidikan dan penyidikan
penyelidik (Pasal 5), penyidik Polri, PPNS, penyidik tertentu; laporan dan pengaduan; koordinasi penyidik dan penuntut umum (Pasal 58–63).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Penuntutan
penuntut umum dan wewenangnya (Pasal 64–65); surat dakwaan dan bentuknya; penghentian penuntutan; pengakuan bersalah.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Mekanisme keadilan restoratif
bentuk pemulihan, kesepakatan, penetapan pengadilan (Pasal 79–88); hubungannya dengan Perma 1/2024.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Upaya paksa
bentuk-bentuk upaya paksa (Pasal 89); penetapan tersangka minimal dua alat bukti (Pasal 90); penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran, larangan ke luar negeri (sampai Pasal 141).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan kelompok rentan
Pasal 142–148; UU 3/2026.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
Advokat dan bantuan hukum
kedudukan dan hak advokat (Pasal 149–150); kewajiban pejabat menunjuk advokat (Pasal 155); UU 18/2003; UU 16/2011.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 8
Praperadilan dan kewenangan mengadili
objek praperadilan (Pasal 158 dst.); kewenangan pengadilan negeri, pengadilan tinggi (Pasal 168), MA (Pasal 169); koneksitas (Pasal 170–172).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 9
Ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi
Pasal 173–188, termasuk dana abadi (Pasal 187); penggabungan perkara ganti rugi (Pasal 189–192).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 10
Pemeriksaan di sidang
panggilan dan dakwaan (Pasal 193 dst.), eksepsi, pemeriksaan saksi dan ahli, pengakuan terdakwa di sidang dengan batas pidana 2/3 maksimum, acara pemeriksaan, putusan di luar hadirnya terdakwa dan perlawanan (Pasal 266).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 11
Pembuktian
delapan alat bukti termasuk bukti elektronik dan pengamatan hakim (Pasal 235); sistem dan batas minimum pembuktian; saksi mahkota.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 12
Putusan
pemidanaan, bebas, lepas; pemaafan hakim (Pasal 54 ayat (2) KUHP; Perma 3/2026).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 13
Upaya hukum
banding (Pasal 285 dst.), kasasi (Pasal 299–313; SEMA 2/2026 tentang Pasal 298 dan 300), kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 314 dst.), peninjauan kembali (Pasal 318–325).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 14
Korporasi, pelaksanaan putusan, peradilan digital
korporasi (Pasal 326–341); pelaksanaan putusan (Pasal 342–352); hakim pengawas dan pengamat (Pasal 353–359); sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi (Pasal 360).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023)teks resmi ↗
- KUHAP (UU 20/2025)teks resmi ↗
- UU 2/1986 Peradilan Umumteks resmi ↗
- UU 8/2004 perubahan Peradilan Umumteks resmi ↗
- UU 49/2009 perubahan Peradilan Umumteks resmi ↗
- UU 31/1997 Peradilan Militerteks resmi ↗
- UU 2/2002 Polriteks resmi ↗
- UU 5/2026 perubahan ketiga UU Polriteks resmi ↗
- UU 18/2003 Advokatteks resmi ↗
- UU 16/2004 Kejaksaanteks resmi ↗
- UU 11/2021 perubahan Kejaksaanteks resmi ↗
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakimanteks resmi ↗
- UU 16/2011 Bantuan Hukumteks resmi ↗
- UU 11/2012 SPPAteks resmi ↗
- UU 1/2026 Penyesuaian Pidanateks resmi ↗
- UU 3/2026 Pelindungan Saksi dan Korbanteks resmi ↗
- Perma 1/2024 Keadilan Restoratifteks resmi ↗
- Perma 3/2026 Putusan Pemaafan Hakimteks resmi ↗
- SEMA 2/2026 Kasasi menurut KUHAP 2025teks resmi ↗
- UU 8/1981 (KUHAP lama)tidak berlaku ↗
Teks resmi di Justisio. Peraturan yang tidak berlaku dipakai sebagai pembanding.