Hukum Acara Lanjutan
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan acara di pengadilan khusus dan forum penyelesaian sengketa sektoral, terutama kepailitan dan hubungan industrial.
6 unit · semester 6
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Kepailitan dan PKPU
syarat pailit (Pasal 2 UU 37/2004), kurator dan hakim pengawas, actio pauliana (Pasal 41), PKPU (Pasal 222 dst.), perdamaian.
MulaiUnit 2
Pengadilan hubungan industrial
jenis perselisihan; bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, PHI (UU 2/2004); hak-hak materiil menurut UU 27/2026 dan peralihan perkara (Pasal 300).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Sengketa HKI di Pengadilan Niaga
gugatan pembatalan dan ganti rugi, penetapan sementara.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Sengketa pajak
acara di Pengadilan Pajak (UU 14/2002).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Peradilan militer dan koneksitas
UU 31/1997; Pasal 170–172 KUHAP 2025.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Forum sengketa sektoral lain
BPSK, Komisi Informasi, Bawaslu dan DKPP.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- KUHAP (UU 20/2025)teks resmi ↗
- UU 31/1997 Peradilan Militerteks resmi ↗
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumenteks resmi ↗
- UU 14/2002 Pengadilan Pajakteks resmi ↗
- UU 2/2004 PPHIteks resmi ↗
- UU 37/2004 Kepailitan dan PKPUteks resmi ↗
- UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publikteks resmi ↗
- UU 28/2014 Hak Ciptateks resmi ↗
- UU 20/2016 Merek dan IGteks resmi ↗
- UU 7/2017 Pemiluteks resmi ↗
- UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaanteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.