Hukum Pidana Khusus
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan hubungan KUHP dengan undang-undang pidana sektoral setelah penyesuaian 2026, serta menganalisis unsur, pembuktian, dan lembaga penegak dalam tindak pidana khusus utama.
8 unit · semester 4–5
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Pidana (Asas-Asas), Hukum Acara Pidana
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Konsep dan kedudukan
aturan khusus mengesampingkan aturan umum (Pasal 125 ayat (2) KUHP); Buku Kesatu berlaku bagi UU lain (Pasal 187); penyesuaian ancaman pidana oleh UU 1/2026.
MulaiUnit 2
Korupsi
delik inti di Pasal 603–606 KUHP dan ketentuan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 yang masih berlaku; unsur kerugian negara (Putusan MK 25/PUU-XIV/2016); KPK dan Pengadilan Tipikor.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Pencucian uang
Pasal 607 KUHP dan UU 8/2010: tindak pidana asal, PPATK, pembalikan beban pembuktian, perampasan aset.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Narkotika
Pasal 609 dst. KUHP dan UU 35/2009: golongan narkotika, pendekatan rehabilitasi.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Terorisme
UU 15/2003 jo. UU 5/2018; pendanaan terorisme (UU 9/2013); pedoman pemidanaan (Perma 2/2026).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang
UU 12/2022 (TPKS), UU 23/2004 (KDRT), UU 21/2007 (TPPO).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
Siber dan data pribadi
UU ITE setelah UU 1/2024 dan pencabutan sebagian pasalnya oleh Pasal 622 KUHP; tindak pidana dalam UU 27/2022.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 8
Anak, lingkungan, korporasi
sistem peradilan pidana anak (UU 11/2012); pidana lingkungan (UU 32/2009); penanganan korporasi (Perma 13/2016, cek kesesuaiannya dengan KUHP dan KUHAP baru).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023)teks resmi ↗
- UU 31/1999 Tipikorteks resmi ↗
- UU 20/2001 perubahan Tipikorteks resmi ↗
- UU 23/2002 Perlindungan Anakteks resmi ↗
- UU 30/2002 KPKteks resmi ↗
- UU 19/2019 perubahan kedua KPKteks resmi ↗
- UU 23/2004 PKDRTteks resmi ↗
- UU 21/2007 TPPOteks resmi ↗
- UU 11/2008 ITEteks resmi ↗
- UU 1/2024 perubahan kedua ITEteks resmi ↗
- UU 32/2009 PPLHteks resmi ↗
- UU 35/2009 Narkotikateks resmi ↗
- UU 46/2009 Pengadilan Tipikorteks resmi ↗
- UU 8/2010 TPPUteks resmi ↗
- UU 11/2012 SPPAteks resmi ↗
- UU 9/2013 Pendanaan Terorismeteks resmi ↗
- UU 5/2018 perubahan UU Terorismeteks resmi ↗
- UU 12/2022 TPKSteks resmi ↗
- UU 27/2022 Pelindungan Data Pribaditeks resmi ↗
- UU 1/2026 Penyesuaian Pidanateks resmi ↗
- Perma 13/2016 Perkara Pidana Korporasiteks resmi ↗
- Perma 2/2026 Pemidanaan Terorisme Tertentuteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.