Hukum Pemerintahan Daerah
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan dan keuangan daerah, serta kekhususan beberapa daerah dan desa.
7 unit · semester 4
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Desentralisasi
desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan; sejarah undang-undang pemerintahan daerah.
MulaiUnit 2
Urusan pemerintahan
absolut, konkuren, umum; pembagian dalam lampiran UU 23/2014.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Penyelenggara pemerintahan daerah
kepala daerah dan DPRD; pemilihan kepala daerah (UU 1/2015 jo. UU 8/2015 jo. UU 10/2016 jo. UU 6/2020).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Produk hukum daerah dan pengawasannya
perda dan perkada; pengawasan setelah Putusan MK 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Keuangan daerah
pajak dan retribusi daerah, transfer ke daerah (UU 1/2022).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Otonomi khusus dan daerah istimewa
Aceh (UU 11/2006), Papua (UU 21/2001 jo. UU 2/2021), DIY (UU 13/2012), Jakarta (UU 2/2024 jo. UU 151/2024).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
Desa
desa dan desa adat, kewenangan, keuangan desa (UU 6/2014 jo. UU 3/2024).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- UU 21/2001 Otsus Papuateks resmi ↗
- UU 2/2021 perubahan Otsus Papuateks resmi ↗
- UU 11/2006 Pemerintahan Acehteks resmi ↗
- UU 13/2012 Keistimewaan DIYteks resmi ↗
- UU 6/2014 Desateks resmi ↗
- UU 3/2024 perubahan kedua Desateks resmi ↗
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerahteks resmi ↗
- UU 2/2015 perubahan Pemdateks resmi ↗
- UU 9/2015 perubahan kedua Pemdateks resmi ↗
- UU 10/2016 Pilkadateks resmi ↗
- UU 6/2020 perubahan ketiga Pilkadateks resmi ↗
- UU 1/2022 HKPDteks resmi ↗
- UU 2/2024 Daerah Khusus Jakartateks resmi ↗
- UU 151/2024 perubahan UU DKJteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.