Hukum Tata Negara
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan sumber dan sejarah konstitusi Indonesia, susunan dan kewenangan lembaga negara, sistem pemilu dan kepartaian, serta hubungan pusat dan daerah menurut UUD 1945.
13 unit · semester 2
Sebaiknya pelajari dulu: Ilmu Negara
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Pengertian, objek, dan sumber HTN
konstitusi tertulis, undang-undang, konvensi ketatanegaraan, putusan MK.
MulaiUnit 2
Sejarah konstitusi
UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, Dekrit 5 Juli 1959, perubahan 1999–2002; tata cara perubahan (Pasal 37).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan rakyat
Pasal 1; MPR (Pasal 2–3).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Presiden dan Wakil Presiden
syarat dan pemilihan (Pasal 6A), pemberhentian (Pasal 7A–7B), kekuasaan pemerintahan; kementerian negara (UU 39/2008 jo. UU 61/2024).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
DPR dan DPD
Pasal 19–22D; fungsi legislasi, anggaran, pengawasan; UU MD3.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Kekuasaan kehakiman
MA, MK, KY (Pasal 24–24C).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
Lembaga negara lain
BPK (Pasal 23E), TNI dan Polri (Pasal 30; UU 3/2025 dan UU 5/2026), lembaga independen.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 8
Pemilu dan partai politik
Pasal 22E; UU 7/2017 jo. UU 7/2023; UU 2/2008 jo. UU 2/2011; putusan MK yang mengubah desain pemilu.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 9
Pemerintahan daerah dalam UUD
Pasal 18, 18A, 18B. Pendalaman di M24.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 10
Warga negara dan penduduk
Pasal 26–28; UU 12/2006.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 11
Hak konstitusional warga
Pasal 28A–28J secara ringkas; pendalaman di M07.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 12
Wilayah negara
Pasal 25A; UU 43/2008.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 13
Keadaan bahaya dan Perppu
Pasal 12 dan 22; Putusan MK 138/PUU-VII/2009.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- UUD 1945teks resmi ↗
- UU 2/2002 Polriteks resmi ↗
- UU 5/2026 perubahan ketiga UU Polriteks resmi ↗
- UU 24/2003 MKteks resmi ↗
- UU 12/2006 Kewarganegaraanteks resmi ↗
- UU 15/2006 BPKteks resmi ↗
- UU 2/2008 Partai Politikteks resmi ↗
- UU 2/2011 perubahan Partai Politikteks resmi ↗
- UU 39/2008 Kementerian Negarateks resmi ↗
- UU 61/2024 perubahan Kementerian Negarateks resmi ↗
- UU 43/2008 Wilayah Negarateks resmi ↗
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakimanteks resmi ↗
- UU 17/2014 MD3teks resmi ↗
- UU 42/2014 perubahan MD3teks resmi ↗
- UU 2/2018 perubahan kedua MD3teks resmi ↗
- UU 13/2019 perubahan ketiga MD3teks resmi ↗
- UU 7/2017 Pemiluteks resmi ↗
- UU 7/2023 perubahan Pemiluteks resmi ↗
- UU 3/2025 perubahan UU TNIteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.