Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan kewenangan MK, syarat kedudukan hukum pemohon, tahapan beracara untuk setiap jenis perkara, serta sifat dan tindak lanjut putusan MK.
6 unit · semester 4–5
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Kedudukan dan kewenangan MK
Pasal 24C UUD 1945; Pasal 10 UU MK; hakim konstitusi dan Majelis Kehormatan MK.
MulaiUnit 2
Asas beracara dan kedudukan hukum
kerugian hak konstitusional (Pasal 51 UU MK) dan syaratnya menurut yurisprudensi MK.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Pengujian undang-undang
uji formil dan materiil, batu uji, jenis amar (dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, konstitusional atau inkonstitusional bersyarat); tata beracara menurut PMK 7/2025.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Sengketa kewenangan lembaga negara dan pembubaran partai politik
syarat, pihak, dan akibat putusan.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Perselisihan hasil pemilu
pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Pendapat DPR dalam pemakzulan dan tindak lanjut putusan
mekanisme Pasal 7B UUD 1945; sifat final dan mengikat; kepatuhan pembentuk undang-undang.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- UUD 1945teks resmi ↗
- UU 24/2003 MKteks resmi ↗
- UU 8/2011 perubahan UU MKteks resmi ↗
- UU 7/2020 perubahan ketiga UU MKteks resmi ↗
- PMK 2/2021 Tata Beracara PUUteks resmi ↗
- PMK 7/2025 Tata Beracara PUUteks resmi ↗
- UU 4/2014 penetapan Perppu MKtidak berlaku ↗
Teks resmi di Justisio. Peraturan yang tidak berlaku dipakai sebagai pembanding.