Hukum Telematika & Teknologi
Setelah selesai, kamu mampu menganalisis transaksi elektronik, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, pelindungan data pribadi, dan tindak pidana siber berdasarkan aturan terbaru.
7 unit · semester 4–6
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Perdata, Hukum Pidana (Asas-Asas)
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 2
Transaksi dan kontrak elektronik
informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti, tanda tangan elektronik (UU ITE; PP 71/2019).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Penyelenggara sistem elektronik
kewajiban pendaftaran, moderasi konten, tanggung jawab platform.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Pelindungan data pribadi
prinsip, dasar pemrosesan, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor, sanksi (UU 27/2022).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Tindak pidana siber
UU ITE setelah UU 1/2024, pasal yang dicabut dan dialihkan ke KUHP lewat Pasal 622 KUHP.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Telekomunikasi dan penyiaran
UU 36/1999 dan UU 32/2002 sebagaimana diubah UU 6/2023.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
Isu baru
kecerdasan buatan, aset kripto dan inovasi teknologi sektor keuangan di bawah pengawasan OJK (UU 4/2023), hak cipta digital.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023)teks resmi ↗
- UU 32/2002 Penyiaranteks resmi ↗
- UU 11/2008 ITEteks resmi ↗
- UU 19/2016 perubahan ITEteks resmi ↗
- UU 1/2024 perubahan kedua ITEteks resmi ↗
- UU 28/2014 Hak Ciptateks resmi ↗
- UU 27/2022 Pelindungan Data Pribaditeks resmi ↗
- UU 4/2023 P2SKteks resmi ↗
- UU 1/2026 Penyesuaian Pidanateks resmi ↗
- PP 71/2019 PSTEteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.