Hukum Perdata Internasional & HATAH
Setelah selesai, kamu mampu menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang dalam perkara perdata berunsur asing atau antargolongan, serta menjelaskan pengakuan putusan dan arbitrase asing.
7 unit · semester 3–6
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Perdata, Hukum Internasional
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Pengertian, sumber, dan sejarah HPI
Pasal 16–18 Algemene Bepalingen (status personal, benda, bentuk perbuatan); HPI Indonesia yang belum terkodifikasi; keanggotaan Indonesia di Konferensi Den Haag tentang HPI (HCCH) melalui pengesahan statutanya dengan Perpres 98/2025.
MulaiUnit 2
Titik taut dan kualifikasi
titik taut primer dan sekunder; kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan otonom.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Persoalan pokok HPI
renvoi, ketertiban umum, penyelundupan hukum, hak yang diperoleh, pilihan hukum.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
HPI keluarga
perkawinan campuran (Pasal 57–62 UU 1/1974), kewarganegaraan dan anak berkewarganegaraan ganda terbatas (UU 12/2006), perceraian berunsur asing.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
HPI kontrak dan perbuatan melawan hukum
pilihan hukum dan pilihan forum, lex loci contractus, most characteristic performance, bahasa kontrak (UU 24/2009).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Putusan dan arbitrase asing
putusan pengadilan asing pada prinsipnya tidak dapat langsung dieksekusi; pengakuan putusan arbitrase internasional (Pasal 65–69 UU 30/1999; Konvensi New York 1958).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
Hukum antartata hukum (HATAH)
hukum antargolongan, antaragama, antaradat; latar Pasal 131 dan 163 IS; perkawinan beda agama dan SEMA 2/2023.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- UU 1/1974 Perkawinanteks resmi ↗
- UU 30/1999 Arbitrase dan APSteks resmi ↗
- UU 12/2006 Kewarganegaraanteks resmi ↗
- UU 23/2006 Admindukteks resmi ↗
- Perpres 63/2019 Penggunaan Bahasa Indonesiateks resmi ↗
- Perpres 98/2025 Statuta HCCHteks resmi ↗
- UU 24/2009 Bendera, Bahasa, Lambang Negarateks resmi ↗
- Keppres 34/1981 Konvensi New York 1958teks resmi ↗
- SEMA 2/2023 Perkawinan Beda Agamateks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.