Hukum Pajak
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan dasar hukum dan asas pemungutan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, jenis pajak pusat dan daerah, serta jalur penyelesaian sengketa pajak.
10 unit · semester 4–5
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Administrasi Negara
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Pengertian, fungsi, dasar konstitusional
Pasal 23A UUD 1945; asas pemungutan dan teori pembenaran pajak.
MulaiUnit 2
Hukum pajak materiil dan formil
subjek, objek, tarif, saat terutang.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
NPWP, self assessment, SPT, pemeriksaan, ketetapan, daluwarsa (UU KUP dan perubahannya, terakhir UU 7/2021 dan UU 6/2023).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Pajak penghasilan
subjek dan objek PPh, PTKP, potong-pungut.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
PPN dan PPnBM
objek, tarif, faktur pajak, mekanisme kredit pajak.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Pajak daerah dan retribusi
UU 1/2022.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
Bea meterai, kepabeanan, cukai (pengantar)
UU 10/2020.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 8
Penagihan pajak
surat paksa, penyitaan, lelang.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 9
Sengketa pajak
keberatan, banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak (UU 14/2002), peninjauan kembali ke MA; peralihan pembinaan Pengadilan Pajak ke MA (Putusan MK 26/PUU-XXI/2023).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 10
Pidana pajak dan pajak internasional
pedoman MA (Perma 3/2025); P3B, BEPS, pajak minimum global.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- UUD 1945teks resmi ↗
- UU 6/1983 KUPteks resmi ↗
- UU 16/2000 perubahan KUPteks resmi ↗
- UU 28/2007 perubahan KUPteks resmi ↗
- UU 16/2009 perubahan KUPteks resmi ↗
- UU 7/1983 PPhteks resmi ↗
- UU 36/2008 perubahan PPhteks resmi ↗
- UU 8/1983 PPNteks resmi ↗
- UU 42/2009 perubahan PPNteks resmi ↗
- UU 14/2002 Pengadilan Pajakteks resmi ↗
- UU 10/2020 Bea Meteraiteks resmi ↗
- UU 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakanteks resmi ↗
- UU 1/2022 HKPDteks resmi ↗
- UU 6/2023 Cipta Kerjateks resmi ↗
- Perma 3/2025 Perkara Pidana Perpajakanteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.