Hukum Laut Internasional
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan rezim zona maritim UNCLOS 1982, status Indonesia sebagai negara kepulauan, pengaturan laut nasional, serta penyelesaian sengketa maritim.
6 unit · semester 4–5
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Internasional
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Sejarah dan UNCLOS 1982
Deklarasi Djuanda 1957, wawasan nusantara, pengesahan UNCLOS (UU 17/1985).
MulaiUnit 2
Zona maritim
perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, laut lepas, Kawasan.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Negara kepulauan
garis pangkal kepulauan, ALKI, hak lintas.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Hukum laut nasional
wilayah negara (UU 43/2008), kelautan (UU 32/2014), perairan (UU 6/1996, lihat catatan), perikanan dan penangkapan ikan ilegal (UU 31/2004 jo. UU 45/2009).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Delimitasi batas maritim
prinsip delimitasi dan perjanjian batas Indonesia (contoh UU 1/2017).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Penyelesaian sengketa
ITLOS, arbitrase Lampiran VII; South China Sea Arbitration (2016).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- UU 17/1985 UNCLOSteks resmi ↗
- UU 43/2008 Wilayah Negarateks resmi ↗
- UU 21/2009 persetujuan stok ikan UNCLOSteks resmi ↗
- UU 45/2009 perubahan Perikananteks resmi ↗
- UU 32/2014 Kelautanteks resmi ↗
- UU 1/2017 batas laut RI–Singapurateks resmi ↗
- UU 6/1996 Perairan Indonesiatidak berlaku ↗
Teks resmi di Justisio. Peraturan yang tidak berlaku dipakai sebagai pembanding.