Hukum Keluarga & Waris
Setelah selesai, kamu mampu menyelesaikan persoalan perkawinan dan pewarisan menurut hukum perdata barat, hukum Islam, dan hukum adat, serta menentukan hukum mana yang berlaku.
8 unit · semester 3–5
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Tiga sistem hukum keluarga dan waris
dasar berlakunya, pilihan hukum, dan kewenangan pengadilan.
MulaiUnit 2
Perkawinan
syarat, pencatatan, poligami, perkawinan campuran (Pasal 57 UU 1/1974), perkawinan beda agama (SEMA 2/2023), dispensasi kawin (Perma 5/2019).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Harta perkawinan
harta bersama dan bawaan; perjanjian perkawinan setelah Putusan MK 69/PUU-XIII/2015.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Putusnya perkawinan dan akibatnya
alasan perceraian, nafkah, hak asuh, harta bersama; KDRT (UU 23/2004).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Kedudukan anak
anak sah dan luar kawin, pengakuan, pengangkatan anak (PP 54/2007), perlindungan anak.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Waris BW
golongan ahli waris, bagian, legitieme portie, inbreng, penolakan warisan, wasiat.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
Waris Islam
ahli waris, dzawil furudh, 'ashabah, 'aul dan radd, wasiat wajibah (Pasal 209 KHI). Hibah dan wakaf sebagai pembanding.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 8
Waris adat
sistem patrilineal, matrilineal, parental; peran yurisprudensi.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- KUHPerdatateks resmi ↗
- Kompilasi Hukum Islamteks resmi ↗
- Inpres 1/1991teks resmi ↗
- UU 1/1974 Perkawinanteks resmi ↗
- UU 16/2019 perubahan Perkawinanteks resmi ↗
- UU 23/2002 Perlindungan Anakteks resmi ↗
- UU 35/2014 perubahan Perlindungan Anakteks resmi ↗
- UU 17/2016 perubahan kedua Perlindungan Anakteks resmi ↗
- UU 23/2004 PKDRTteks resmi ↗
- UU 41/2004 Wakafteks resmi ↗
- PP 54/2007 Pengangkatan Anakteks resmi ↗
- PP 9/1975 pelaksanaan UU Perkawinanteks resmi ↗
- Perma 5/2019 Dispensasi Kawinteks resmi ↗
- SEMA 2/2023 Perkawinan Beda Agamateks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.