Hukum Humaniter & Pidana Internasional
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan prinsip hukum humaniter internasional, kejahatan internasional inti dan mekanisme pertanggungjawabannya, serta implementasinya di Indonesia.
7 unit · semester 4–6
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Internasional, Hukum Pidana (Asas-Asas)
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Hukum humaniter internasional
pengertian, sejarah, Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa; Konvensi Jenewa 1949 (UU 59/1958); Protokol Tambahan 1977 yang belum diratifikasi Indonesia.
MulaiUnit 2
Prinsip-prinsip
pembedaan, proporsionalitas, kepentingan militer, kemanusiaan, larangan penderitaan yang tidak perlu.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Jenis konflik dan status orang
konflik bersenjata internasional dan noninternasional; kombatan, tawanan perang, penduduk sipil.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Hukum pidana internasional
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, agresi; ICTY, ICTR, ICC; Statuta Roma (Indonesia belum menjadi pihak).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Prinsip pertanggungjawaban
tanggung jawab individu, tanggung jawab komando, yurisdiksi universal, komplementaritas.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Implementasi nasional
Pasal 598–599 KUHP dan pengadilan HAM (UU 26/2000).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 7
Kerja sama internasional di bidang pidana
ekstradisi (UU 1/1979), bantuan hukum timbal balik (UU 1/2006).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023)teks resmi ↗
- UU 59/1958 Konvensi Jenewa 1949teks resmi ↗
- UU 1/1979 Ekstradisiteks resmi ↗
- UU 26/2000 Pengadilan HAMteks resmi ↗
- UU 1/2006 Bantuan Timbal Balikteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.