Hukum Acara Peradilan Agama
Setelah selesai, kamu mampu menentukan kewenangan peradilan agama dan menjelaskan acara perkara perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah.
6 unit · semester 5–6
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Islam, Hukum Acara Perdata
Unit pertama bisa langsung dicoba, tanpa daftar.
Daftar unit
Unit 1
Kedudukan dan kewenangan
Pasal 49 UU 7/1989 sebagaimana diubah UU 3/2006 (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah); asas personalitas keislaman; Mahkamah Syar'iyah di Aceh.
MulaiUnit 2
Acara perkawinan
cerai talak (Pasal 66) dan cerai gugat (Pasal 73), isbat nikah, dispensasi kawin (Perma 5/2019).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 3
Akibat perceraian dan perlindungan perempuan dan anak
nafkah, harta bersama, hak asuh; Perma 3/2017.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 4
Perkara kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
gugatan dan permohonan penetapan ahli waris.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 5
Sengketa ekonomi syariah
acara biasa dan sederhana (Perma 14/2016).
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit iniUnit 6
Putusan, upaya hukum, eksekusi
kekhususan eksekusi di peradilan agama.
Unit pertama tiap mata kuliah gratis. Unit ini perlu langganan.
Buka unit ini
Dasar hukum
- HIRteks resmi ↗
- RBgteks resmi ↗
- Kompilasi Hukum Islamteks resmi ↗
- UU 7/1989 Peradilan Agamateks resmi ↗
- UU 3/2006 perubahan Peradilan Agamateks resmi ↗
- UU 50/2009 perubahan Peradilan Agamateks resmi ↗
- UU 11/2006 Pemerintahan Acehteks resmi ↗
- Perma 14/2016 Perkara Ekonomi Syariahteks resmi ↗
- Perma 3/2017 Perempuan Berhadapan dengan Hukumteks resmi ↗
- Perma 5/2019 Dispensasi Kawinteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.